JAKARTA,Bhayangkarapos.com
Kinerja Polda Lampung dalam memberantas praktik mafia tanah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kapolda Lampung bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah Polda Lampung menerima penghargaan berupa piagam dan penyematan Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Penghargaan tersebut diberikan karena Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung berhasil melampaui target penuntasan perkara tindak pidana (TP) pertanahan tahun 2026.
Pemberian penghargaan berlangsung dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyematan Pin Emas dan penyerahan piagam penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri ATR/BPN, didampingi Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
Keberhasilan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi jajaran Polda Lampung dalam mendukung upaya pemerintah memberantas praktik mafia tanah serta mempercepat penanganan perkara pertanahan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung.
“Penghargaan Pin Emas ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung yang berhasil melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan tahun 2026. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja,” ujar Yuni.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan keseriusan Polda Lampung dalam mendukung pemberantasan mafia tanah melalui penegakan hukum serta koordinasi dengan instansi terkait.
Yuni menegaskan, penanganan tindak pidana pertanahan menjadi perhatian kepolisian karena praktik mafia tanah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat mengancam hak masyarakat atas kepemilikan dan penguasaan tanah.
“Polda Lampung berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan pertanahan untuk melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan melawan hukum lainnya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Lampung menjadi salah satu dari 10 kepolisian daerah penerima Pin Emas dari Menteri ATR/BPN.
Selain Lampung, penghargaan juga diberikan kepada Polda Riau, Polda Maluku, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara.
Rangkaian rapat koordinasi diawali dengan pemutaran video selayang pandang Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, dilanjutkan laporan kegiatan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Agenda kemudian diisi sambutan dan pengarahan Kapolri serta Jaksa Agung, sebelum Menteri ATR/BPN memberikan pengarahan sekaligus membuka rapat koordinasi secara resmi.
Yuni menambahkan, penghargaan tersebut tidak akan membuat jajaran Polda Lampung berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu menjadi dorongan untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait dalam mencegah serta menindak berbagai bentuk kejahatan pertanahan.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalisme dalam penanganan setiap perkara. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban dugaan praktik mafia tanah, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Melalui capaian tersebut, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah.
