GUNUNGSITOLI, BHAYANGKARAPOS.COM – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 kembali mengungkap sejumlah fakta yang menjadi perhatian serius dalam proses penegakan hukum.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (11/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli menghadirkan dua saksi untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan administrasi pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan pengawasan proyek tersebut.

Dari keterangan para saksi, terungkap sejumlah persoalan mendasar, mulai dari dokumen berita acara pembayaran yang disebut tidak ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga dugaan penggunaan nama dan sertifikat tenaga ahli yang bukan merupakan tenaga kerja sebenarnya dari perusahaan penyedia jasa.

Perkara dengan nilai kontrak mencapai Rp38.550.850.700 ini menyeret enam orang terdakwa dari berbagai unsur yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Nias.

Enam Terdakwa Jalani Proses Persidangan

Enam terdakwa yang menjalani proses hukum dalam perkara tersebut masing-masing adalah:

1. Juang Putra Zebua, S.T., M.M., PNS/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus-TPK/PN Mdn.
2. Fredy Ligim Putra Zebua, S.T., Direktur PT Viola Cipta Mahakarya, dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus-TPK/PN Mdn.
3. Ir. Lianus Ndruru, M.M., Direktur PT Artek Utama, dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus-TPK/PN Mdn.
4. Lister Boy Lase, S.Kep., Ners., Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2022–2023, dalam perkara Nomor 139/Pid.Sus-TPK/PN Mdn.
5. Oberlin Kurniawan Gea, S.K.M., MPH., Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024, dalam perkara Nomor 139/Pid.Sus-TPK/PN Mdn.
6. Rahmani Oktaviani Zandroto, S.K.M., Pengguna Anggaran, dalam perkara Nomor 140/Pid.Sus-TPK/PN Mdn.

Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai M. Nazir, S.H., M.H., dengan hakim anggota Syahrizal Munthe, S.H., M.H., dan M. Fauzi, S.I., M.H. Sementara itu, Risna, S.H., bertindak sebagai Panitera Pengganti.

Dokumen Pembayaran Tanpa Tanda Tangan PPK Dipersoalkan

Salah satu fakta penting yang terungkap dalam persidangan berasal dari kesaksian Peringatan Lase, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias TA 2022/2023.

Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa setiap dokumen pengeluaran belanja daerah harus terlebih dahulu melalui proses verifikasi oleh PPK-SKPD pada Dinas Kesehatan sebelum diajukan untuk proses pencairan.

Namun, dalam pemeriksaan tersebut muncul persoalan terkait dokumen Berita Acara Pembayaran yang disebut tidak dibubuhi tanda tangan PPK atas nama Juang Putra Zebua, tetapi tetap dapat diproses hingga pencairan dana.

Saksi menerangkan bahwa BPKPD pada prinsipnya memproses dokumen yang telah melalui verifikasi PPK-SKPD dan diajukan secara resmi oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu poin yang didalami JPU untuk mengungkap bagaimana mekanisme administrasi dan pengawasan pembayaran dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut dijalankan.

Persoalan ini sekaligus menjadi perhatian dalam persidangan karena menyangkut kepatuhan terhadap prosedur administrasi keuangan daerah dan keabsahan dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran negara.

Saksi Bongkar Dugaan Penggunaan Nama Pinjaman dan 15 Tenaga Ahli

Fakta lain yang tidak kalah mengejutkan disampaikan Basuki, Direktur Utama PT Artek Utama.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Basuki mengungkap bahwa Ir. Lianus Ndruru bukan merupakan pengurus maupun karyawan tetap perusahaan. Menurut saksi, nama Lianus digunakan sebagai nama pinjaman yang kemudian dicantumkan sebagai direktur sekaligus Team Leader dalam Akta Perubahan Kuasa Direktur Nomor 24 tertanggal 14 Februari 2022.

Penggunaan nama tersebut, menurut keterangan saksi, dilakukan agar perusahaan dapat memenuhi persyaratan administrasi dalam proses seleksi tender.

Tidak hanya itu, Basuki juga mengungkap persoalan terkait keberadaan 15 orang tenaga ahli pengawas yang tercantum dalam dokumen penawaran dan kontrak pekerjaan.

Saksi menyatakan bahwa nama-nama beserta sertifikat tenaga ahli tersebut bukan berasal dari karyawan sebenarnya PT Artek Utama. Sebaliknya, menurut pengakuannya, nama dan sertifikat tersebut disiapkan sendiri oleh Ir. Lianus Ndruru untuk memenuhi persyaratan tender.

Bahkan, selama masa kontrak pekerjaan tahun 2022–2023, Basuki mengakui bahwa PT Artek Utama tidak pernah menerjunkan tim teknis sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran.

Pelaksanaan pekerjaan di lapangan, menurut keterangan saksi, sepenuhnya diserahkan kepada Ir. Lianus Ndruru.

Kesaksian tersebut menjadi bagian penting dari pembuktian JPU untuk mendalami kesesuaian antara dokumen penawaran, persyaratan kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Nias.

Apabila seluruh keterangan tersebut terbukti melalui alat bukti yang sah, persoalan ini berpotensi mengungkap lebih jauh bagaimana proses pemenuhan persyaratan tender dan pelaksanaan kontrak pekerjaan pengawasan proyek tersebut berlangsung.

JPU Tegaskan Penanganan Perkara Berpedoman pada Fakta Persidangan

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Nias dilaksanakan secara profesional, proporsional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tahapan penanganan perkara dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap proses peradilan.

Keterangan saksi, alat bukti, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang terjadi.

Kejaksaan Negeri Gunungsitoli juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam penanganan perkara tersebut.

Masyarakat diimbau agar tetap mengikuti perkembangan proses hukum berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mudah terpengaruh oleh isu atau informasi yang belum terverifikasi.

Persidangan perkara ini menjadi momentum penting untuk menguji pertanggungjawaban masing-masing pihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Sebab, proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah itu bukan sekadar persoalan administrasi dan kontrak pekerjaan, melainkan juga menyangkut penggunaan uang negara serta kepentingan masyarakat Kabupaten Nias terhadap pelayanan kesehatan yang layak.

Proses persidangan selanjutnya diharapkan dapat semakin memperjelas konstruksi perkara dan mengungkap pertanggungjawaban hukum masing-masing terdakwa berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperiksa di hadapan majelis hakim.

@Ram