Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
  • Home
  • About Us
  • Berita
  • TNI
  • Redaksi
  • Terms of Use
  • Polri
  • Politik
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Home
  • About Us
  • Berita
  • TNI
  • Redaksi
  • Terms of Use
  • Polri
  • Politik
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
  • Home
  • About Us
  • Berita
  • TNI
  • Redaksi
  • Terms of Use
  • Polri
  • Politik
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Home
  • About Us
  • Berita
  • TNI
  • Redaksi
  • Terms of Use
  • Polri
  • Politik
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
BeritaTNI

PEMERINTAH CABUT IZIN PBPH PT RAPP SELUAS 338.536 HEKTARE DAN KUASAI KEMBALI PKS SERTA KEBUN SAWIT PT GSL SELUAS 42 HEKTARE

By redaksi
November 20, 2026 3 Min Read
0

RIAU,bhayangkarapos.com — Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kehutanan melalui penertiban PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau. Langkah tersebut meliputi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit PT GSL pada areal seluas 42 hektare. PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

 

Kegiatan penertiban melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dihadiri antara lain Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, unsur Bareskrim Polri, Badan Informasi Geospasial, serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Turut hadir Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, jajaran Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung, BPKP, dan PT Agrinas Palma Nusantara.

 

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi dan temuan Satgas PKH yang mengidentifikasi sejumlah indikasi pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

 

Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem dan habitat gajah Sumatera. Dengan pencabutan perizinan tersebut, kegiatan pemanfaatan berdasarkan PBPH yang dicabut harus dihentikan dan penguasaan kawasan dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan. Kewajiban pemulihan lingkungan serta pertanggungjawaban hukum perusahaan tetap berlaku.

 

Secara paralel, Satgas PKH juga menertibkan PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menguasai kembali areal seluas 42 hektare yang mencakup PKS dan kebun kelapa sawit. Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi menerima dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Praktik tersebut diduga turut menciptakan rantai pasok ekonomi yang mendorong dan menopang perambahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

 

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menghentikan pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai ketentuan dan mengembalikan penguasaannya kepada negara.

 

Penertiban kawasan hutan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum dan penguasaan kembali aset negara, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologis. Kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, menurunkan kemampuan kawasan menyimpan karbon, meningkatkan risiko kebakaran, serta mempersempit habitat satwa liar. Oleh karena itu, langkah penertiban harus diikuti pemulihan lingkungan, pengawasan berkelanjutan, dan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

 

Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilaksanakan secara tegas, terukur, profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen mengembalikan fungsi kawasan hutan, memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum, serta menjaga kekayaan negara agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Author

redaksi

Follow Me
Other Articles
Previous

Estafet Kepemimpinan Dankikav 1 ESC Berganti, Perkuat Soliditas dan Profesionalisme Prajurit

Next

Prajurit Yonif 321/Galuh Taruna Raih Juara 3 IBCA MMA pada Porprov Jawa Barat 2026

No Comment! Be the first one.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

Recent Posts

  • Taklukkan Medan Ekstrem, BTOF Sulteng Salurkan Bantuan untuk Rumah Ibadah dan Sembako ke Pelosok Donggala*
  • Dua Pengendara Terlibat Kecelakaan di Ranca Iyuh, Polsek Panongan Fasilitasi Penanganan Lanjutan
  • MERESPON ADUAN MASYARAKAT, POLSEK MAUK GLEDAH 5 TITIK TEMPAT DUGAAN JUAL OBAT DAFTAR G TANPA IZIN
  • MERESPON ADUAN MASYARAKAT, POLSEK MAUK GLEDAH 5 TITIK TEMPAT DUGAAN JUAL OBAT DAFTAR G TANPA IZIN*
  • Kapolsek Cipocok Jaya Laksanakan Subuh Keliling (Suling) di Masjid Jami’ Nurul Hikmah

Recent Posts

  • Taklukkan Medan Ekstrem, BTOF Sulteng Salurkan Bantuan untuk Rumah Ibadah dan Sembako ke Pelosok Donggala*
  • Dua Pengendara Terlibat Kecelakaan di Ranca Iyuh, Polsek Panongan Fasilitasi Penanganan Lanjutan
  • MERESPON ADUAN MASYARAKAT, POLSEK MAUK GLEDAH 5 TITIK TEMPAT DUGAAN JUAL OBAT DAFTAR G TANPA IZIN
  • MERESPON ADUAN MASYARAKAT, POLSEK MAUK GLEDAH 5 TITIK TEMPAT DUGAAN JUAL OBAT DAFTAR G TANPA IZIN*
  • Kapolsek Cipocok Jaya Laksanakan Subuh Keliling (Suling) di Masjid Jami’ Nurul Hikmah

Meta

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org

Archives

  • November 2026 (1676)
  • October 2026 (2430)
  • September 2026 (1222)
  • Berita
  • Bisnis
  • Nasional
  • Pemerintah
  • Polri
  • TNI
  • TNI AL
  • TNI AU
  • TNI/POLRI
November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Oct    
Copyright 2026 — . All rights reserved. Blogsy WordPress Theme