Cegah Konflik Meluas, Polisi Amankan Situasi di Pembangunan Jembatan Sungai Ri’i
NIAS SELATAN, bhayangkarapos.com – Personel Tim Unit Reaksi Cepat (URC) bersama piket fungsi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Nias Selatan bergerak cepat menindaklanjuti informasi adanya keributan terkait pembangunan Jembatan Sungai Ri’i di Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh IPDA Hendrik H. Simatupang. Setibanya di lokasi, petugas mendapati adanya perselisihan antara sejumlah warga yang mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan jembatan yang merupakan proyek Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
Perselisihan tersebut dipicu oleh persoalan kepemilikan dan status hibah lahan yang digunakan untuk pembangunan jembatan. Salah seorang warga, SH als AT, bersama ibu kandung dan istrinya, menyampaikan keberatan atas penggunaan lahan tersebut. Ia mengklaim bahwa tanah dimaksud merupakan tanah warisan keluarga yang hak kepemilikannya masih perlu dipastikan.
Sementara itu, Kepala Desa Hiligambukha, Goozatulo Harefa, menjelaskan bahwa pada tahun 2022, lahan tersebut telah dihibahkan oleh keluarga besar Kasihati Harefa, Benaso Harefa, Temanaso Harefa, dan Dayahati Harefa untuk kepentingan pembangunan serta pelebaran jalan.
Pihak keluarga yang menghibahkan lahan juga menerangkan bahwa proses hibah telah dituangkan dalam surat hibah dan ditandatangani oleh lima orang keturunan yang disebut sebagai ahli waris. Selain itu, telah diberikan ganti rugi tanaman atau pepohonan yang berada di atas lahan tersebut.
Menindaklanjuti situasi tersebut, personel Polres Nias Selatan melakukan pengecekan ditempat kejadian, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, serta memberikan teguran dan imbauan kepada warga agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun menghambat proses pembangunan.
Berkat langkah cepat dan pendekatan persuasif yang dilakukan petugas, situasi di lokasi berhasil dikendalikan. Kondisi di sekitar tempat kejadian perkara kembali aman dan kondusif, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam keributan meninggalkan lokasi.
Sebagai tindak lanjut, direncanakan mediasi antara pihak yang mengklaim kepemilikan lahan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan.
Melalui langkah tersebut, Polres Nias Selatan berharap permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Polres Nias Selatan juga mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban, menghindari tindakan main hakim sendiri, serta mengutamakan komunikasi dan jalur penyelesaian yang sesuai dengan hukum apabila terjadi perselisihan.
