BANGKA BELITUNG – Lembaga pemasyarakatan sejatinya merupakan tempat pembinaan bagi warga binaan agar mampu memperbaiki diri, menyadari kesalahan, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif.
Fungsi pemasyarakatan bukan sekadar mengurung seseorang di balik jeruji besi, melainkan membentuk karakter, menanamkan kesadaran hukum, serta mengembalikan harkat dan martabat manusia melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
Namun, idealisme tersebut akan kehilangan makna apabila masih terdapat celah penyalahgunaan kewenangan, praktik-praktik terlarang, serta lemahnya pengawasan di dalam lingkungan pemasyarakatan.
Persoalan ini patut menjadi perhatian serius, khususnya bagi jajaran pemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak cukup dibangun melalui pernyataan resmi, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan nyata dan hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Razia Jangan Hanya Menjadi Pertunjukan Seremonial
Setiap kali muncul pemberitaan investigatif, laporan masyarakat, maupun dugaan pelanggaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan, respons yang kerap ditampilkan adalah pelaksanaan razia mendadak, pemeriksaan kamar hunian, hingga publikasi kegiatan melalui siaran pers.
Tentu, razia merupakan bagian penting dari pengawasan dan penegakan tata tertib. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kegiatan tersebut benar-benar mampu mengungkap persoalan hingga ke akarnya?
Jangan sampai razia hanya menjadi agenda rutin yang terlihat tegas di hadapan kamera, tetapi tidak memberikan perubahan berarti terhadap sistem pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Sejumlah pengakuan mantan warga binaan yang menyebut adanya dugaan kebocoran informasi sebelum razia juga patut menjadi bahan evaluasi. Apabila informasi tersebut benar, maka efektivitas pengawasan internal perlu dipertanyakan secara serius.
Tentunya, setiap informasi maupun pengakuan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan profesional. Tidak boleh ada pembiaran, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah tanpa pembuktian.
Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar dokumentasi kegiatan yang berulang kali dipublikasikan tanpa penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Tergerus
Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Namun, publikasi kegiatan razia tidak boleh berhenti pada penyampaian bahwa petugas telah melaksanakan tugas.
Yang lebih penting adalah bagaimana hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti. Apakah ditemukan pelanggaran? Apakah ada evaluasi terhadap petugas? Apakah dugaan keterlibatan oknum diperiksa? Dan apakah sistem pengawasan diperbaiki agar persoalan serupa tidak kembali terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas.
Institusi pemasyarakatan tidak seharusnya hanya sibuk membangun citra melalui pemberitaan positif, sementara berbagai kritik dan laporan masyarakat tidak mendapatkan penanganan yang transparan.
Kritik bukanlah serangan terhadap institusi. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial agar lembaga negara tetap berjalan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Rotasi Pejabat dan Petugas Harus Menjadi Agenda Evaluasi
Salah satu langkah struktural yang patut dipertimbangkan secara serius adalah evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan personel di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara di Bangka Belitung.
Rotasi pejabat dan petugas secara berkala, termasuk rotasi lintas satuan kerja, perlu menjadi bagian dari strategi penguatan pengawasan internal.
Jajaran pengelola Lapas dan Rutan di Pangkalpinang, Sungailiat, Mentok, serta wilayah lainnya di Bangka Belitung perlu mendapatkan evaluasi secara objektif dan terukur.
Langkah rotasi bukan berarti setiap pejabat atau petugas yang bertugas di suatu tempat dianggap melakukan pelanggaran. Namun, penyegaran organisasi dapat menjadi salah satu upaya mencegah terbentuknya hubungan kerja yang terlalu eksklusif, potensi konflik kepentingan, serta celah penyalahgunaan kewenangan.
Selain rotasi, pemeriksaan integritas personel, pengawasan berlapis, evaluasi kepemimpinan, dan mekanisme pengaduan yang melindungi masyarakat maupun pelapor juga harus diperkuat.
Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang hanya karena evaluasi berhenti pada pergantian kegiatan, bukan pembenahan sistem.
Kanwil Ditjenpas Babel Jangan Menunggu Persoalan Membesar
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran terkait perlu mengambil langkah proaktif dalam memastikan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
Evaluasi tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul pemberitaan negatif atau sorotan masyarakat. Pengawasan harus berlangsung secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional. Jika terbukti terdapat oknum yang menyalahgunakan kewenangan, penindakan harus dilaksanakan sesuai aturan tanpa pandang bulu.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa, tidak boleh ada pembiaran, dan tidak boleh ada upaya melindungi siapa pun yang terbukti merusak integritas institusi.
Masyarakat Bangka Belitung berhak mendapatkan lembaga pemasyarakatan yang bersih, profesional, transparan, dan benar-benar menjalankan fungsi pembinaan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan tidak diukur dari seberapa sering razia dilakukan atau seberapa banyak dokumentasi kegiatan dipublikasikan. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan institusi menutup celah pelanggaran, menjaga integritas petugas, serta memastikan warga binaan memperoleh pembinaan yang semestinya.
Sudah saatnya pembenahan dilakukan secara menyeluruh. Jangan menunggu kepercayaan publik benar-benar runtuh baru kemudian melakukan perubahan.
Sebab, tembok penjara seharusnya menjadi batas bagi kebebasan seseorang yang sedang menjalani hukuman, bukan menjadi ruang gelap yang membatasi transparansi dan pengawasan.
(Yp)
