BANGKA BARAT — bhayangkarapos.com, Ancaman penyalahgunaan narkotika dan berbagai persoalan penyakit masyarakat menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang Pro Jurnalismedia Siber (DPC PJS) Kabupaten Bangka Barat bersama Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Bangka Barat.
Kedua organisasi tersebut menyatakan kesiapan untuk membangun kolaborasi dalam upaya melindungi generasi muda dari bahaya narkoba dan berbagai bentuk penyimpangan sosial. Sinergi ini digagas Ketua DPC PJS Bangka Barat, Yopi Herwindo, bersama Ketua DPD KNPI Bangka Barat, Ramsi, sebagai respons atas sejumlah kasus hukum yang melibatkan pemuda dalam beberapa pekan terakhir.
Ketua DPC PJS Bangka Barat, Yopi Herwindo, menegaskan bahwa pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif dapat menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran publik sekaligus mendorong pencegahan peredaran gelap narkotika.
PJS, lanjutnya, siap mendukung program pembinaan kepemudaan melalui publikasi kegiatan positif, edukasi bahaya narkoba, serta pengawalan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, langkah tersebut perlu diikuti tindakan nyata dan koordinasi antarlembaga agar upaya pencegahan tidak berhenti sebatas imbauan.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Bangka Barat, Ramsi, menilai pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan generasi muda. Dengan terbukanya kesempatan kerja dan kegiatan produktif, pemuda diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan potensi diri sekaligus menjauhkan diri dari lingkungan pergaulan yang berisiko.
Ramsi juga menyoroti perlunya pengawasan berkelanjutan terhadap tempat hiburan malam di wilayah Bangka Barat. Pengawasan tersebut, menurutnya, perlu melibatkan instansi berwenang dan dilakukan berdasarkan informasi serta temuan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan stigma terhadap pelaku usaha tanpa bukti pelanggaran.
Untuk memperkuat langkah pencegahan, PJS dan KNPI berencana membangun koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Polres Bangka Barat, serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengawasan di kawasan pelabuhan yang menjadi jalur keluar-masuk penumpang dan barang juga menjadi perhatian, dengan mendorong pihak berwenang mengoptimalkan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal membangun gerakan bersama yang berkelanjutan. Sebab, menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, insan pers, keluarga, dan masyarakat. Upaya tersebut membutuhkan edukasi, kesempatan ekonomi, pengawasan yang konsisten, serta penegakan hukum yang tegas dan profesional.
( Ind )
