GUNUNGSITOLI — Bhayangkarapos.com // Persoalan dugaan pelayanan terhadap seorang ibu hamil yang sebelumnya disebut dipulangkan dari Puskesmas Gunungsitoli Barat kini merembet ke persoalan lain: etika pegawai saat menerima masyarakat dan awak media.
Kedatangan DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Pedang Keadilan Perjuangan (LSM PKP) Kota Gunungsitoli bersama sejumlah awak media ke Puskesmas Gunungsitoli Barat, Jumat (2/10/2026), yang semula dimaksudkan untuk meminta klarifikasi terkait kasus tersebut, justru diwarnai interupsi seorang pegawai saat wawancara berlangsung.
Wawancara dilakukan di ruang kerja Kepala UPTD Puskesmas Gunungsitoli Barat, Darni Susanti Zebua. Saat sesi tanya jawab tengah berlangsung bersama pimpinan puskesmas, seorang pegawai diduga masuk ke ruangan, kemudian duduk di kursi yang tersedia dan tiba-tiba menyela pembicaraan.
“Saya beri pemahaman…” ujar pegawai tersebut, sebagaimana terdengar dalam suasana wawancara.
Interupsi itu sontak menghentikan alur wawancara yang sedang berlangsung.
Ketika awak media mempertanyakan kapasitas pegawai tersebut dalam memberikan penjelasan kepada publik, ia justru menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan sebelumnya.
“Saya sebagai penghuni di sini merasa terganggu dengan pemberitaan sebelumnya.”
Situasi kemudian sempat memanas. Kepala Puskesmas Gunungsitoli Barat kembali mengambil alih pembicaraan dan berupaya menenangkan suasana.
LSM PKP: Ini Soal Etika dan Pelayanan Publik
Peristiwa tersebut mendapat sorotan dari Wakil Sekretaris DPD LSM PKP Kota Gunungsitoli, Yason Yonatan Gea, S.Pd.
Menurut Yason, tindakan menyela wawancara tanpa terlebih dahulu meminta izin dinilai tidak mencerminkan etika komunikasi yang semestinya ditunjukkan oleh aparatur pelayanan publik, terlebih kejadian tersebut berlangsung di hadapan pimpinan instansi.
“Jangankan pelayanan yang baik di Puskesmas Gunungsitoli Barat, etika pegawai saja tidak ada. Apalagi terhadap masyarakat kecil,” tegas Yason.
Ia menilai fasilitas kesehatan semestinya menjadi tempat yang mengedepankan keramahan, kesopanan, komunikasi yang baik dan penghormatan kepada setiap warga yang datang untuk mendapatkan pelayanan.
Menurutnya, persoalan pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut tindakan medis, tetapi juga bagaimana petugas berkomunikasi dan memperlakukan masyarakat.
Datang Bukan untuk Kepentingan Pribadi
Yason menegaskan, kedatangan LSM PKP bersama awak media bukan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kepentingan kelompok.
Pihaknya datang untuk meminta penjelasan atas persoalan seorang ibu hamil asal Desa Gada yang disebut datang ke Puskesmas Gunungsitoli Barat dengan tanda-tanda hendak melahirkan, namun kemudian dipulangkan dan akhirnya melahirkan di rumah tanpa pendampingan tenaga medis.
“Ini misi kemanusiaan dan misi kesehatan yang berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Yason.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak memandang persoalan tersebut sebatas polemik antara keluarga pasien dengan pihak puskesmas.
Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelayanan, komunikasi petugas, kesiapan tenaga kesehatan serta mekanisme penanganan pasien yang datang dalam kondisi membutuhkan pertolongan segera.
Desak Evaluasi Kepala Puskesmas dan Jajaran
LSM PKP juga menyatakan akan menyuarakan persoalan tersebut melalui aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
Secara resmi, pihaknya meminta Wali Kota Gunungsitoli dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Puskesmas Gunungsitoli Barat beserta seluruh jajarannya.
“Wali Kota Gunungsitoli dan Kepala Dinas Kesehatan harus segera mengevaluasi kepala puskesmas dan seluruh pegawainya. Pelayanan kesehatan harus berpihak kepada keselamatan masyarakat,” tegas Yason.
Ia menambahkan, evaluasi tidak boleh berhenti pada klarifikasi internal semata.
Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar operasional dan prinsip keselamatan pasien, terutama ketika seorang ibu hamil datang dalam kondisi yang diduga membutuhkan pertolongan persalinan.
Keterangan Puskesmas Dipertanyakan
Di sisi lain, Yason mempertanyakan adanya perbedaan antara penjelasan pihak puskesmas dengan keterangan suami pasien yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.
“Apapun yang disampaikan Kepala Puskesmas pada saat itu, diduga hanya sebagian pembenaran diri, karena berbalik dengan apa yang diutarakan oleh suami pasien,” katanya.
Namun demikian, perbedaan keterangan tersebut menurutnya justru harus dijadikan alasan untuk menghadirkan seluruh pihak dalam satu forum klarifikasi.
Pertemuan idealnya melibatkan keluarga pasien, suami pasien, tenaga kesehatan yang bertugas saat kejadian serta manajemen Puskesmas Gunungsitoli Barat.
Dengan demikian, fakta dapat diuji berdasarkan keterangan masing-masing pihak, bukan berdasarkan asumsi ataupun saling menyalahkan.
Sebab, inti persoalannya bukan sekadar siapa yang benar dan siapa yang salah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: ketika seorang ibu hamil datang meminta pertolongan, apakah ia benar-benar telah mendapatkan pelayanan sesuai standar keselamatan pasien?
Menunggu Sikap Pemerintah Kota
Hingga berita ini diturunkan, desakan evaluasi dan rencana aksi damai LSM PKP menjadi perhatian terhadap kualitas pelayanan publik di Puskesmas Gunungsitoli Barat.
Persoalan ini juga menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Dinas Kesehatan untuk menunjukkan sejauh mana pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan benar-benar berjalan.
Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan gedung puskesmas dan tenaga kesehatan.
Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, manusiawi, sopan, serta berpihak pada keselamatan pasien.
Jika persoalan pelayanan kesehatan justru berkembang menjadi persoalan komunikasi dan etika petugas, maka evaluasi menyeluruh menjadi penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
@PG
