Palangka Raya,Bhayangkarapos.com
Penanganan laporan terkait dugaan pengambilan kunci kontak excavator dan KTP operator dalam sengketa lahan yang berkaitan dengan PT Hampalit Jaya kembali bergulir. Pada Kamis (15/10/2026), tim penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah kembali meminta keterangan korban untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan.
Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga sekitar pukul 16.45 WIB. Dua korban, Selamat Syahputra dan Maulana Ibnu, hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik Subdit I/Kamneg, yakni petugas yang disebut bernama Dori. Keduanya didampingi penasihat hukum, Yusuf Saefullah, S.H.
Selain persoalan pengambilan kunci excavator dan KTP operator, laporan tersebut juga berkaitan dengan dugaan adanya seseorang dari pihak yang mengklaim lahan PT Hampalit yang membawa senjata tradisional jenis mandau saat kejadian. Dugaan tersebut perlu didalami melalui pemeriksaan saksi, keterangan para pihak, serta bukti-bukti yang relevan guna memastikan fakta hukum yang sebenarnya.
Hingga pemeriksaan berlangsung, kunci excavator dan KTP operator disebut belum dikembalikan. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang diharapkan korban memperoleh kejelasan melalui proses penanganan laporan oleh aparat penegak hukum.
Korban berharap penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menginginkan kejelasan mengenai dugaan pengambilan kunci excavator dan KTP operator, termasuk pendalaman atas laporan mengenai dugaan membawa mandau saat kejadian.
Penanganan perkara ini menjadi penting agar setiap persoalan yang muncul dalam sengketa lahan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan tindakan sepihak. Semua pihak tetap harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan, sementara dugaan yang dilaporkan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan aparat.
Kini, korban menantikan tindak lanjut konkret dari penyidik. Kepastian proses hukum dan kejelasan mengenai keberadaan kunci excavator serta KTP operator menjadi hal yang mereka harapkan. Perkembangan penanganan laporan ini juga perlu mendapat perhatian agar fakta peristiwa dapat terungkap secara utuh dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.
(Tim)
