Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
  • Home
  • About Us
  • Berita
  • TNI
  • Redaksi
  • Terms of Use
  • Polri
  • Politik
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Home
  • About Us
  • Berita
  • TNI
  • Redaksi
  • Terms of Use
  • Polri
  • Politik
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
  • Home
  • About Us
  • Berita
  • TNI
  • Redaksi
  • Terms of Use
  • Polri
  • Politik
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Home
  • About Us
  • Berita
  • TNI
  • Redaksi
  • Terms of Use
  • Polri
  • Politik
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
BeritaPolri

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027*

By admin
November 16, 2026 2 Min Read
0

Jakarta – bhayangkarapos,com Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (Pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” jelasnya.

Mendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda. Ia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.

Puspen Kemendagri

Author

admin

Follow Me
Other Articles
Previous

Polda Sulteng Perkuat Pencegahan Karhutla melalui Operasi Aman Tinombala 2026 di Tolitoli*

Next

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial*

No Comment! Be the first one.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

Recent Posts

  • *Tak Ditemukan Barang Bukti, Polresta Tangerang Pulangkan Dua Warga Usai Asesmen Medis*
  • Selaraskan Teknologi dan Kompetensi Prajurit, Kodiklatau Perkuat Kesiapan Operasi Udara Masa Depan*
  • Polda Kalteng Bongkar Jaringan Judol Lintas Provinsi, 3 Selebgram Jadi Tersangka
  • Kurang dari 24 Jam, Ditreskrimum Polda Banten Ringkus 11 Pelaku Tawuran di Walantaka
  • 81 TAHUN PENGABDIAN TANPA BATAS, DANKODAERAL III HADIRI UPACARA HUT KE-81 KORPS MARINIR

Recent Posts

  • *Tak Ditemukan Barang Bukti, Polresta Tangerang Pulangkan Dua Warga Usai Asesmen Medis*
  • Selaraskan Teknologi dan Kompetensi Prajurit, Kodiklatau Perkuat Kesiapan Operasi Udara Masa Depan*
  • Polda Kalteng Bongkar Jaringan Judol Lintas Provinsi, 3 Selebgram Jadi Tersangka
  • Kurang dari 24 Jam, Ditreskrimum Polda Banten Ringkus 11 Pelaku Tawuran di Walantaka
  • 81 TAHUN PENGABDIAN TANPA BATAS, DANKODAERAL III HADIRI UPACARA HUT KE-81 KORPS MARINIR

Meta

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org

Archives

  • November 2026 (1269)
  • October 2026 (2430)
  • September 2026 (1222)
  • Berita
  • Bisnis
  • Nasional
  • Pemerintah
  • Polri
  • TNI
  • TNI AL
  • TNI AU
  • TNI/POLRI
November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Oct    
Copyright 2026 — . All rights reserved. Blogsy WordPress Theme