Majalengka,Bhayangkarapos.com
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TBC) membutuhkan sinergi seluruh pihak. Hal ini karena dampak TBC tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas penderita dan kondisi sosial ekonomi keluarganya.
Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka percepatan penanggulangan TBC bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Wiyagus menjelaskan bahwa pengobatan TBC membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan. Selama masa pengobatan, penderita yang berada pada usia produktif dapat mengalami keterbatasan dalam bekerja, sementara keluarga juga perlu memberikan pendampingan. Karena itu, penanggulangan TBC membutuhkan dukungan yang tidak terbatas pada pelayanan medis.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), misalnya, menggandeng sejumlah kementerian untuk memberikan dukungan kepada penderita, antara lain melalui renovasi rumah yang memiliki kondisi sanitasi dan ventilasi kurang baik, serta dukungan pemenuhan gizi bersama Kementerian Sosial.
“Ekosistem yang terdampak oleh pengobatan TB ini tidak hanya masalah kesehatan,” tegasnya.
Menurut Wiyagus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kader kesehatan dan kader TBC. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah mendukung penuh Kemenkes selaku pembina teknis.
Ia menjelaskan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan pemerintah. “Ini kan bagian dari pengejawantahan konstitusi kita, Pasal 28H [UUD 1945], bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Karena itu, Kemendagri turut memastikan Pemda menjalankan tanggung jawabnya dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk bidang kesehatan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tercermin dalam kinerja perangkat daerah, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.
“Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka di bawah kepemimpinan Bupati Eman Suherman dalam memperkuat penanggulangan TBC. Salah satunya melalui integrasi program penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga rencana strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD). Dukungan anggaran untuk program tersebut juga telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di Majalengka telah terbentuk secara lengkap. Wiyagus mendorong Pemkab Majalengka untuk memperkuat pelaporan capaian penanggulangan TBC kepada Kemendagri, termasuk penyampaian rencana aksi daerah (RAD), agar berbagai upaya yang telah dilakukan dapat dipantau dan dievaluasi di tingkat pusat.
Wiyagus menilai capaian Majalengka tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan TBC. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja sama agar program tersebut dapat berjalan secara optimal.
“Program TB ini tidak terlalu sulit kalau kita bersatu padu dan terkoordinasi, tersinergi, dan terkolaborasi,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
