PONTIANAK, Polda Kalbar,Bhayangkarapos.com
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat resmi melimpahkan berkas perkara beserta lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu (runway) Bandar Udara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Pelimpahan tahap dua itu menandai rampungnya penyidikan atas proyek tahun anggaran 2023 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,6 miliar, Kamis (12/11).
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan penyidikan perkara tersebut diserahkan secara bertahap kepada jaksa penuntut umum pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026 lalu.
“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp 338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” kata Burhanuddin.
Proyek rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pengerjaan marka pada Satuan Kerja Bandara Rahadi Oesman itu awalnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 senilai Rp 7,7 miliar. Namun, hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) menemukan lebih dari separuh nilai kontrak yakni Rp 4,6 miliar menguap akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Penyidik menjerat lima orang yang berperan dari sisi penyedia jasa maupun pejabat pembuat kebijakan di lingkungan bandara. Mereka adalah Direktur CV Bhadrika Abadi berinisial MAG, komanditer perusahaan MAF, serta pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan berinisial HAP. Sementara dari pihak penyelenggara negara, polisi menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial ASD dan Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman, AHA.
“Dari kelima nama tersebut, HAP sempat berstatus buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Pelarian HAP berakhir pada Sabtu, 19 September 2026, setelah tim penyidik meringkusnya di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, sebelum akhirnya diterbangkan ke Pontianak untuk diserahkan ke jaksa,” pungkas Burhanuddin.
Atas perbuatan tersebut, penyidik menjerat kelima tersangka dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga dikenakan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a dan c. Para tersangka terancam hukuman penjara minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun.
