PONTIANAK,Bhayangkarapos.com
Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Barat terus mendorong penguatan kapasitas dan profesionalitas personel Fungsi Hukum Polri melalui inovasi SMaRT BIDKUM. Upaya ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian melalui pendampingan, advokasi, pembaruan pengetahuan hukum, dan pemanfaatan teknologi yang lebih terstruktur serta responsif. SMaRT Bidkum telah di-Launching pada tanggal 27 Oktober 2026 melalui Surat Telegram Kapolda Kalbar Nomor: ST/829/X/HUK.1.1.1./2026.
Salah satu bentuk penyebarluasan inovasi tersebut tergambar melalui dokumentasi standing banner SMaRT BIDKUM di berbagai Seksi Hukum Polres/Polresta jajaran Polda Kalbar. Materi yang ditampilkan memuat pengenalan aplikasi, manfaat layanan, serta petunjuk penggunaan sehingga informasi mengenai inovasi dapat lebih mudah dijangkau oleh personel di satuan kewilayahan.
*PENGUATAN KAPASITAS & ADVOKASI HUKUM*
SMaRT BIDKUM merupakan akronim dari Sinergi, Modernisasi, Advokasi, Responsif, dan Terampil. Inovasi ini dikembangkan sebagai sistem manajemen pengetahuan hukum yang memudahkan akses terhadap regulasi, referensi, bahan pembelajaran, dokumen hukum, dan layanan informasi berbasis Question and Answer (Q&A).
Kepala Bidang Hukum Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Laba Meliala, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penguatan Fungsi Hukum merupakan unsur penting untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian berlangsung secara profesional, akuntabel, serta sesuai ketentuan hukum.
“Fungsi Hukum Polri harus mampu hadir memberikan dukungan hukum yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui SMaRT BIDKUM, kami ingin membangun pola kerja yang tidak hanya mengandalkan pengalaman individu, tetapi juga sistem pembelajaran, standardisasi, dan pengelolaan pengetahuan yang dapat digunakan bersama,” ujar Laba.
Sementara itu, Project Leader SMaRT BIDKUM, AKBP Aswandi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa inovasi tersebut turut mendorong pembelajaran yang bersumber dari pengalaman penanganan perkara. Melalui pedoman pendampingan dan advokasi hukum, bank template, forum review perkara, serta lesson learned, pengalaman yang diperoleh dapat didokumentasikan dan dimanfaatkan kembali oleh personel Fungsi Hukum.
“Tujuannya sederhana, agar personel semakin mudah memperoleh pengetahuan hukum, memiliki standar kerja yang lebih seragam, dan semakin siap memberikan pendampingan serta advokasi hukum secara profesional,” jelas Aswandi.
Pengembangan SMaRT BIDKUM juga diperkuat melalui sinergi dengan Fungsi Hukum Polres jajaran dan pemangku kepentingan eksternal. Kolaborasi itu mencakup diskusi hukum, pembaruan regulasi, sharing knowledge, pengembangan kompetensi, serta pelibatan narasumber sesuai kebutuhan.
Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, SMaRT BIDKUM diharapkan semakin memperkokoh peran Fungsi Hukum Polri sebagai pendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang tetap berada dalam koridor hukum. Semangat tersebut sejalan dengan “Polisi Bersama Masyarakat”, melalui pelayanan yang profesional, responsif, solutif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
