BANGKA TENGAH,bhayangkarapos.com – Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan secara mendasar dan menyeluruh, bukan sekadar pergantian pejabat atau pembenahan internal organisasi. Salah satu hal paling penting yang harus menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem perekrutan dan pendidikan anggota Polri.
Hal tersebut disampaikan oleh Bung Dodoy, Ketua LBH Milenial Bangka Tengah Keadilan.
Menurut Bung Dodoy, Polri merupakan institusi negara yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sudah semestinya standar pendidikan dalam perekrutan anggota Polri ditingkatkan, khususnya di bidang ilmu hukum.
“Kalau ingin reformasi Polri benar-benar berjalan, mulailah dari hal yang paling mendasar, yaitu sistem perekrutan anggota. Menurut saya, ke depan anggota Polri yang direkrut harus minimal berpendidikan S1 Sarjana Hukum. Sementara itu, penyidik yang diberikan kewenangan melakukan proses penyidikan perkara pidana idealnya minimal berpendidikan S2,” tegas Bung Dodoy.
Ia menilai, pemahaman hukum yang kuat merupakan modal utama bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas, terutama dalam menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, menetapkan tersangka, hingga memastikan terpenuhinya hak-hak korban maupun pihak yang dilaporkan.
Menurutnya, jangan sampai kewenangan penegakan hukum yang begitu besar tidak diimbangi dengan kapasitas akademik, profesionalitas, integritas, dan kemampuan memahami hukum secara komprehensif.
“Polisi itu aparat penegak hukum. Mereka berhadapan langsung dengan persoalan hukum dan hak asasi manusia. Karena itu, standar kompetensinya harus terus ditingkatkan. Jangan hanya mengandalkan kewenangan, tetapi juga harus memiliki kapasitas keilmuan yang memadai,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan pandangan dan tawaran pemikiran dalam mendorong reformasi Polri agar semakin profesional, modern, transparan, dan berintegritas.
“Reformasi Polri bukan hanya soal memperbaiki institusi, tetapi juga membangun kualitas orang-orang yang menjalankan kewenangan hukum di dalamnya. Kalau ingin penegakan hukum yang berkualitas, maka kualitas aparat penegak hukumnya juga harus menjadi prioritas,” tutup Bung Dodoy.
( Ind )
