Jakarta,Bhayangkarapos.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan buku “Menjaga Roda Pemerintahan di Masa Transisi” pada Kamis (29/10/2026) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Buku ini mendokumentasikan pengalaman 12 penjabat kepala daerah dari Kemendagri selama masa transisi Pilkada 2024. Studi ini mengulas tantangan kepemimpinan, pengelolaan birokrasi, dan upaya menjaga keberlanjutan layanan dasar, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur, sanitasi, dan pelindungan sosial.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai pengalaman para penjabat kepala daerah penting dipelajari dari perspektif kepemimpinan. Para penjabat menghadapi tantangan berbeda dari kepala daerah hasil pemilihan langsung, terutama terkait legitimasi, keterbatasan masa penugasan, adaptasi terhadap dinamika politik lokal, dan pemahaman atas karakteristik daerah.
“Para penjabat kepala daerah ditunjuk, bukan dipilih. Dalam konteks ilmu politik, legitimasi yang mereka miliki tentu berbeda,” ujar Bima dalam sambutannya.
Masa penugasan yang terbatas menuntut para penjabat beradaptasi dan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Mereka perlu memahami dinamika politik lokal, membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mengelola birokrasi agar pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Pengalaman di lingkungan birokrasi dan jejaring nasional dapat menjadi modal untuk menghadapi tantangan tersebut. Namun, kemampuan mengelola berbagai situasi tetap bergantung pada kepemimpinan masing-masing penjabat. “Semuanya kemudian akan berpulang kepada satu hal, yaitu leadership,” katanya.
Bima menilai buku ini memiliki nilai penting sebagai bahan pembelajaran kepemimpinan. “Saya pribadi melihat buku ini sebagai satu sumber yang sangat berharga tentang kajian kepemimpinan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri sekaligus Ketua Tim Penyusunan Studi Ahmad Fajri menjelaskan, studi ini menghimpun pengalaman, strategi, dan inovasi para penjabat kepala daerah dari Kemendagri selama masa penugasan. Pemilihan kasus mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain sektor layanan dasar, keterwakilan perempuan dan wilayah otonomi khusus, hasil evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, serta rekam jejak narasumber.
“Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kepala daerah terpilih maupun Pj. (penjabat) kepala daerah pada masa mendatang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” kata Fajri.
Studi ini disusun oleh Kemendagri dan didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia. Counsellor Governance and Human Development Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT) Joanna O’Shea menyampaikan, SKALA mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah, pemanfaatan data, dan penyediaan layanan dasar yang inklusif. Buku “Menjaga Roda Pemerintahan di Masa Transisi” menjadi salah satu hasil kerja sama tersebut.
Ia berharap pengalaman dan pembelajaran dari 12 penjabat kepala daerah dapat diakses dan dimanfaatkan sebagai referensi untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan layanan dasar selama masa transisi kepemimpinan. “Pergantian kepemimpinan merupakan bagian yang penting dalam demokrasi. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap harus berlanjut,” ujarnya.
Adapun buku ini disusun melalui wawancara dengan para penjabat kepala daerah, pengumpulan dokumen, dan penelusuran informasi dari pemerintah daerah (Pemda) tempat mereka bertugas. Wawancara tersebut dikemas menjadi 12 episode video siniar (podcast) untuk mendokumentasikan pengalaman para penjabat secara langsung. Proses ini menghasilkan dua produk pembelajaran, yaitu buku yang merangkum pengalaman dan praktik kepemimpinan serta 12 video siniar yang dapat diakses sebagai bahan pembelajaran.
Puspen Kemendagri
