Soal Pelibatan Ormas dalam FGD, BAKORNAS Dorong Pemkot Terapkan Kriteria yang Lebih Objektif dan Terbuka
GUNUNGSITOLI, Bhayangkarapos.com – Forum Group Discussion (FGD) penguatan peran organisasi kemasyarakatan yang digelar Kesbangpol Kota Gunungsitoli pada 19 Oktober 2026 menjadi momentum evaluasi bagi tata kelola pembinaan ormas di daerah. Ketua DPD LSM Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) Kota Gunungsitoli, Yuli Irama Hulu, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah sekaligus memberikan masukan konstruktif terkait mekanisme pelibatan peserta dan penyaluran dana hibah agar lebih inklusif serta akuntabel.
“Kami mengapresiasi upaya Pemkot melalui Kesbangpol dalam memfasilitasi dialog dengan ormas. Namun, sinergi yang berkelanjutan memerlukan fondasi keadilan yang kuat,” ujar Rama Hulu, Rabu (28/10/2026). Ia menekankan bahwa pelibatan organisasi masyarakat sipil harus didasarkan pada kontribusi nyata dan kriteria yang terukur, bukan pada subjektivitas atau kedekatan personal. Praktik memberikan hibah berulang kepada kelompok tertentu tanpa evaluasi kinerja yang jelas berpotensi menghambat pemerataan akses pembinaan dan mengurangi efektivitas program pemberdayaan masyarakat.
BAKORNAS mendorong Pemkot Gunungsitoli untuk memublikasikan daftar penerima hibah, besaran nominal, serta indikator manfaat yang digunakan sebagai dasar penilaian secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik setiap keputusan kebijakan, terutama ketika anggaran publik dialokasikan untuk membina mitra strategis pembangunan. “Gunungsitoli Hebat harus dibuktikan melalui tata kelola berintegritas. Keterbukaan informasi bukan ancaman, melainkan sarana untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” imbuhnya.
Masukan ini disampaikan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal kualitas pelayanan publik. BAKORNAS berharap Pemkot dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyusun pedoman seleksi ormas yang objektif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembinaan benar-benar berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan ormas akan semakin kokoh ketika dibangun di atas prinsip transparansi, keadilan, dan saling menghormati. (Anwar Harefa)
